Dasar Hukum

ASPEK LEGAL PENYELENGGARAAN PUSKESMAS BALONGBENDO

Penyelenggaraan operasional Puskesmasmengacu pada Peraturan Perundanganyang terkait sebagai landasan operasional.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan   Daerah;

8. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

9. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014  Tentang Kesehatan Reproduksi.

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014  Tentang Kesehatan Reproduksi.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi  Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

29. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ MenKes/ PER/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kota

31. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008 tentang SPM Puskesmas.

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/ 2010   tentang Standar Pelayanan Kedokteran.

33. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

36. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Klinik 

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

41. Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kelembagaan UPTD Puskesmas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoadjo.

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.